Literasi Hukum Pertambangan
bagi Staf Teknik: Memahami Dampak Pidana Kelalaian Prosedur dan Tanggung Jawab
Profesional
Pendahuluan
Industri
pertambangan merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat risiko operasional,
teknis, dan keselamatan kerja yang tinggi. Setiap aktivitas pertambangan, mulai
dari pembukaan lahan, pengupasan lapisan tanah penutup (overburden removal),
pengeboran, peledakan, pengangkutan material, hingga reklamasi, harus
dilaksanakan berdasarkan prosedur teknis dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam
praktiknya, perhatian terhadap aspek hukum pertambangan sering kali lebih
banyak diberikan kepada manajemen perusahaan, bagian legal, dan Kepala Teknik
Tambang (KTT). Padahal, staf teknik seperti mine engineer, civil engineer,
surveyor, geologist, geotechnical engineer, dan pengawas lapangan juga memiliki
tanggung jawab penting dalam memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai
standar.
Kesalahan
dalam penyusunan desain, pengabaian rekomendasi teknis, manipulasi data
pengukuran, pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan, maupun pembiaran terhadap
kondisi tidak aman dapat menimbulkan konsekuensi serius. Dalam kondisi
tertentu, apabila memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku, kelalaian atau tindakan tersebut dapat berujung pada
pertanggungjawaban pidana.
Oleh
karena itu, literasi hukum pertambangan menjadi kompetensi penting bagi staf
teknik. Pemahaman terhadap regulasi bukan hanya bertujuan menghindari sanksi,
tetapi juga melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, serta menjaga
profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan.
1. Mengapa Staf Teknik Harus Memahami Hukum
Pertambangan?
Staf
teknik merupakan bagian penting dalam proses pengambilan keputusan operasional.
Rekomendasi teknis yang mereka hasilkan sering kali menjadi dasar bagi
pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Sebagai
contoh:
- Mine engineer bertanggung
jawab menyusun desain tambang dan perencanaan produksi.
- Surveyor bertugas
menyediakan data koordinat, elevasi, volume, dan batas area kerja.
- Geologist melakukan
interpretasi kondisi geologi serta karakteristik material.
- Geotechnical engineer
mengevaluasi kestabilan lereng dan kondisi massa batuan.
- Civil engineer merencanakan
infrastruktur seperti jalan hauling, drainase, dan fasilitas tambang.
- Pengawas lapangan memastikan
pekerjaan dilaksanakan sesuai metode dan prosedur yang disetujui.
Setiap
hasil pekerjaan tersebut memiliki konsekuensi terhadap keselamatan, lingkungan,
dan kepatuhan operasional.
Sebagai
ilustrasi, kesalahan dalam perhitungan geometri lereng dapat meningkatkan
risiko longsor. Demikian pula, ketidaksesuaian data survei dapat menyebabkan
aktivitas penggalian melewati batas desain atau area yang diizinkan.
Dengan
memahami aspek hukum, staf teknik dapat mengetahui batas kewenangan, tanggung
jawab profesional, serta tindakan yang harus dilakukan apabila menemukan
penyimpangan prosedur.
2. Mengenal Regulasi Utama dalam Kegiatan
Pertambangan Indonesia
Literasi
hukum bagi staf teknik perlu dimulai dengan memahami regulasi yang menjadi
dasar penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
Beberapa
peraturan penting yang perlu diperhatikan meliputi:
A.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-undang
ini menjadi dasar pengaturan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Ketentuannya telah mengalami beberapa perubahan, termasuk melalui Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Regulasi
ini mengatur berbagai aspek, seperti perizinan, kewajiban pemegang izin,
pengelolaan lingkungan, reklamasi, pascatambang, serta ketentuan pidana.
B.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021
Peraturan
ini mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan
telah mengalami perubahan, termasuk melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor
39 Tahun 2025.
Staf
teknik perlu memahami ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
usaha, kewajiban teknis, serta kepatuhan terhadap persetujuan dan perizinan.
C.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
Mengatur
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral
dan batubara.
D.
Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018
Mengatur
pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining
Practice), termasuk aspek keselamatan pertambangan, teknis pertambangan, dan
pengelolaan lingkungan.
Dalam
penerapannya, staf teknik juga perlu memperhatikan perubahan dan ketentuan
pelaksanaan yang lebih baru serta memastikan menggunakan regulasi yang masih
berlaku.
3. Bentuk Kelalaian Prosedur yang Berpotensi
Menimbulkan Masalah Hukum
Tidak
semua kesalahan teknis otomatis merupakan tindak pidana. Namun, tindakan yang
melanggar ketentuan hukum, mengabaikan kewajiban keselamatan, atau menimbulkan
akibat yang diatur sebagai tindak pidana dapat memunculkan konsekuensi hukum.
Berikut
beberapa contoh kondisi yang perlu diwaspadai.
A.
Pelaksanaan Pekerjaan Tanpa Persetujuan Teknis
Pelaksanaan
pekerjaan di luar area yang diizinkan, perubahan desain tanpa persetujuan yang
dipersyaratkan, atau pengoperasian kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen
perencanaan dapat menimbulkan pelanggaran administratif maupun konsekuensi
hukum lainnya.
B.
Mengabaikan Rekomendasi Geoteknik
Apabila
hasil kajian geoteknik menunjukkan kondisi lereng tidak stabil, rekomendasi
pengendalian harus ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prosedur perusahaan.
Mengabaikan
peringatan tersebut dan tetap melaksanakan pekerjaan tanpa pengendalian yang
memadai dapat meningkatkan risiko kecelakaan serius.
C. Manipulasi
Data Teknis
Pemalsuan
data survei, perubahan hasil pengujian laboratorium, manipulasi laporan volume,
atau penyampaian informasi teknis yang tidak benar dapat menimbulkan persoalan
hukum, terutama apabila dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan
atau menutupi pelanggaran.
D.
Mengabaikan Prosedur Keselamatan Kerja
Pekerjaan
berisiko tinggi yang dilaksanakan tanpa pengendalian bahaya, izin kerja yang
dipersyaratkan, atau pengawasan memadai dapat menimbulkan kecelakaan dan
membuka kemungkinan pertanggungjawaban hukum sesuai unsur pelanggarannya.
E.
Kelalaian dalam Pengelolaan Lingkungan
Pembuangan
limbah tanpa pengelolaan yang sesuai, pengabaian sistem pengendalian air
tambang, serta pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan
lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, maupun pidana
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami Perbedaan Sanksi Administratif,
Perdata, dan Pidana
Salah
satu hal penting dalam literasi hukum pertambangan adalah memahami bahwa setiap
pelanggaran prosedur tidak selalu berujung pada hukuman pidana. Konsekuensi
hukum bergantung pada jenis pelanggaran, unsur kesalahan, kewajiban hukum yang
dilanggar, serta akibat yang ditimbulkan.
Secara
umum, terdapat tiga bentuk konsekuensi hukum.
A. Sanksi
Administratif
Sanksi
administratif dapat diberikan apabila perusahaan atau pihak yang memiliki
kewajiban tertentu tidak memenuhi ketentuan perizinan maupun persyaratan
teknis.
Bentuknya
dapat berupa:
- Peringatan tertulis.
- Penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan.
- Kewajiban melakukan
perbaikan atau pemenuhan persyaratan.
- Pencabutan persetujuan atau
perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
B.
Tanggung Jawab Perdata
Tanggung
jawab perdata dapat muncul apabila suatu tindakan atau kelalaian menyebabkan
kerugian terhadap pihak lain dan memenuhi unsur pertanggungjawaban perdata.
Contohnya
adalah kerusakan fasilitas akibat pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai
spesifikasi, kerusakan properti pihak ketiga, atau kerugian akibat pelaksanaan
pekerjaan yang tidak memenuhi kesepakatan kontrak.
C.
Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban
pidana dapat timbul apabila tindakan seseorang atau korporasi memenuhi unsur
tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam
konteks pertambangan, hal ini dapat berkaitan dengan kegiatan pertambangan
tanpa izin, pemberian informasi atau laporan yang tidak benar, pelanggaran
ketentuan tertentu yang memiliki ancaman pidana, maupun tindak pidana yang
berkaitan dengan keselamatan dan lingkungan.
Penting
dipahami bahwa jabatan sebagai staf teknik tidak secara otomatis menjadikan
seseorang bertanggung jawab secara pidana atas setiap kecelakaan atau
pelanggaran yang terjadi di area tambang. Penentuan pertanggungjawaban harus
didasarkan pada peran, kewenangan, tindakan atau pembiaran, unsur kesalahan,
hubungan sebab akibat apabila disyaratkan, serta pembuktian menurut hukum.
5. Dampak Kelalaian Prosedur terhadap Tanggung
Jawab Staf Teknik
Staf
teknik perlu memahami bahwa setiap keputusan teknis memiliki batas kewenangan
dan tanggung jawab masing-masing.
Berikut
beberapa ilustrasi kasus yang dapat terjadi dalam kegiatan pertambangan.
Kasus 1:
Pengabaian Rekomendasi Kestabilan Lereng
Seorang
geotechnical engineer menemukan indikasi pergerakan lereng berdasarkan hasil
monitoring. Laporan teknis telah menyampaikan rekomendasi pembatasan aktivitas
dan pemeriksaan lanjutan.
Namun,
rekomendasi tersebut diabaikan dan aktivitas operasional tetap dilanjutkan
tanpa pengendalian risiko yang memadai.
Apabila
kemudian terjadi longsor yang menimbulkan korban jiwa atau kerusakan, tindakan
dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dapat diperiksa berdasarkan
kewenangan, pengetahuan, keputusan, dan unsur kesalahannya.
Kasus 2:
Manipulasi Data Hasil Survei
Seorang
surveyor mengubah data elevasi dan koordinat agar laporan kemajuan pekerjaan
terlihat sesuai target.
Tindakan
tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi aktual dan laporan
teknis. Apabila perubahan dilakukan secara sengaja untuk menyesatkan atau
memenuhi unsur tindak pidana tertentu, pelakunya dapat menghadapi konsekuensi
hukum.
Kasus 3:
Pekerjaan Tanpa Prosedur Keselamatan
Pengawas
lapangan mengetahui bahwa pekerjaan pengangkatan material menggunakan crane
belum memenuhi persyaratan keselamatan, tetapi tetap mengizinkan pekerjaan
berlangsung.
Jika
terjadi kecelakaan, proses pemeriksaan dapat mencakup pihak yang memberikan
izin, pelaksana pekerjaan, pengawas, serta pihak lain yang memiliki kewajiban
pengendalian risiko.
Kasus 4:
Ketidaksesuaian Pengelolaan Air Tambang
Staf
teknik mengetahui bahwa sistem drainase dan kolam pengendapan tidak berfungsi
sebagaimana mestinya, tetapi tidak menyampaikan laporan atau tidak melakukan
eskalasi sesuai kewenangannya.
Apabila
kondisi tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan, tanggung jawab hukum dapat
diperiksa berdasarkan peran masing-masing pihak dan ketentuan lingkungan hidup
maupun pertambangan yang relevan.
Ilustrasi
di atas menunjukkan pentingnya dokumentasi teknis, pelaporan kondisi tidak
aman, dan kepatuhan terhadap prosedur kerja.
6. Tanggung Jawab Kepala Teknik Tambang dan Staf
Teknik
Dalam
sistem pertambangan Indonesia, Kepala Teknik Tambang (KTT) memiliki kedudukan
penting dalam pengelolaan aspek teknis dan keselamatan pertambangan sesuai
ketentuan yang berlaku.
Namun,
pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik bukan hanya menjadi tanggung
jawab KTT. Seluruh personel yang terlibat harus menjalankan tugas berdasarkan
kompetensi, kewenangan, dan prosedur yang ditetapkan.
Pembagian
tanggung jawab secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
|
Jabatan |
Fokus Tanggung Jawab |
|
Kepala
Teknik Tambang |
Pengelolaan
teknis dan keselamatan pertambangan sesuai kewenangan |
|
Mine
Engineer |
Perencanaan
dan desain tambang |
|
Geotechnical
Engineer |
Evaluasi
dan pemantauan kestabilan lereng |
|
Surveyor |
Akurasi
data koordinat, elevasi, dan pengukuran |
|
Geologist |
Pengumpulan
dan interpretasi data geologi |
|
Civil
Engineer |
Perencanaan
dan pengawasan infrastruktur |
|
Pengawas
Lapangan |
Pengawasan
pelaksanaan pekerjaan sesuai prosedur |
|
Petugas
K3 |
Pengawasan
dan pengendalian aspek keselamatan sesuai tugasnya |
Pembagian
tersebut merupakan gambaran fungsi pekerjaan, bukan penetapan otomatis mengenai
siapa yang bertanggung jawab secara pidana.
Setiap
staf teknik harus memahami batas kewenangannya. Apabila menemukan kondisi yang
berada di luar kompetensi atau kewenangannya, tindakan yang tepat adalah
menyampaikan informasi kepada atasan atau pejabat teknis yang berwenang.
7. Pentingnya Dokumentasi sebagai Perlindungan
Profesional
Dokumentasi
merupakan bagian penting dalam pengendalian pekerjaan dan pembuktian bahwa
suatu kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan prosedur.
Dalam
kegiatan pertambangan dan konstruksi, dokumen teknis dapat menjadi catatan
mengenai kondisi lapangan, rekomendasi teknis, keputusan pekerjaan, serta
tindakan pengendalian risiko.
Beberapa
dokumen yang perlu dikelola dengan baik antara lain:
- Standard Operating Procedure
(SOP): Pedoman pelaksanaan pekerjaan sesuai standar perusahaan.
- Job Safety Analysis (JSA):
Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko sebelum pekerjaan dimulai.
- Permit to Work (PTW):
Persetujuan pekerjaan tertentu sesuai persyaratan keselamatan.
- Laporan Inspeksi: Catatan
hasil pemeriksaan kondisi peralatan, area kerja, dan fasilitas.
- Laporan Monitoring
Geoteknik: Dokumentasi kondisi lereng dan indikasi pergerakan tanah.
- Laporan Survei: Data
koordinat, elevasi, volume, dan hasil pengukuran lapangan.
- Berita Acara Pekerjaan:
Bukti pelaksanaan dan penerimaan hasil pekerjaan.
- Laporan Ketidaksesuaian
(NCR): Catatan penyimpangan terhadap spesifikasi atau prosedur.
- Laporan Insiden dan Near
Miss: Dokumentasi kejadian serta tindakan perbaikan dan pencegahan.
Dokumentasi
harus dibuat secara aktual, objektif, dan dapat ditelusuri. Dokumen yang dibuat
setelah kejadian dengan tujuan mengubah fakta justru dapat menimbulkan
persoalan hukum baru.
8. Strategi Meningkatkan Literasi Hukum bagi Staf
Teknik
Perusahaan
pertambangan dan kontraktor perlu mengintegrasikan pemahaman hukum ke dalam
program pengembangan kompetensi karyawan.
Beberapa
langkah yang dapat diterapkan adalah:
1.
Pelatihan Regulasi Pertambangan
Memberikan
pemahaman mengenai UU Minerba, peraturan pelaksanaan, kaidah teknik
pertambangan yang baik, serta ketentuan keselamatan dan lingkungan.
2.
Sosialisasi Tanggung Jawab Jabatan
Setiap
staf perlu mengetahui uraian tugas, batas kewenangan, tanggung jawab
pengawasan, dan jalur pelaporan.
3.
Simulasi Kasus Hukum
Menggunakan
studi kasus kecelakaan tambang, longsor, pelanggaran prosedur, dan
ketidaksesuaian laporan untuk melatih kemampuan analisis.
4.
Peningkatan Kompetensi Teknis
Memastikan
personel memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan, termasuk kemampuan
membaca desain, memahami spesifikasi, dan melakukan inspeksi.
5.
Penerapan Stop Work Authority
Memberikan
pemahaman bahwa pekerjaan yang memiliki kondisi tidak aman harus dihentikan
atau ditunda melalui mekanisme yang berlaku sampai risiko dikendalikan.
6. Audit
Kepatuhan Internal
Melakukan
pemeriksaan berkala terhadap kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan SOP,
dokumen teknis, dan ketentuan peraturan.
9. Checklist Kepatuhan Hukum bagi Staf Teknik di
Lapangan
Sebelum
dan selama melaksanakan pekerjaan, staf teknik dapat menggunakan checklist
sederhana berikut sebagai bagian dari pengendalian kepatuhan.
|
No. |
Pemeriksaan |
Status |
|
1 |
Memahami
SOP dan metode kerja |
☐ |
|
2 |
Memastikan
pekerjaan sesuai desain yang disetujui |
☐ |
|
3 |
Memeriksa
izin kerja apabila dipersyaratkan |
☐ |
|
4 |
Memastikan
JSA dan pengendalian risiko tersedia |
☐ |
|
5 |
Memastikan
personel memiliki kompetensi yang sesuai |
☐ |
|
6 |
Memeriksa
kondisi peralatan kerja |
☐ |
|
7 |
Melaporkan
kondisi tidak aman dan penyimpangan |
☐ |
|
8 |
Mendokumentasikan
hasil pekerjaan secara aktual |
☐ |
|
9 |
Memastikan
rekomendasi teknis ditindaklanjuti |
☐ |
|
10 |
Melakukan
eskalasi apabila terdapat pelanggaran prosedur |
☐ |
Checklist
ini merupakan alat bantu pengendalian internal dan tidak menggantikan kewajiban
hukum, prosedur perusahaan, maupun persyaratan khusus dalam peraturan
pertambangan.
10. Perkembangan Hukum Pidana dan Implikasinya bagi
Industri Pertambangan
Staf
teknik juga perlu memperhatikan perkembangan hukum pidana nasional. Sejak 2
Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku.
Perkembangan
ini penting karena pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana, kesengajaan,
kealpaan, dan pertanggungjawaban korporasi menjadi bagian dari penilaian hukum
terhadap suatu peristiwa.
Dalam
lingkungan pertambangan, terdapat beberapa prinsip yang perlu dipahami:
- Prinsip Kesalahan:
Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan unsur kesalahan sesuai
ketentuan hukum.
- Prinsip Kealpaan: Kelalaian
dapat memiliki konsekuensi pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi
rumusan tindak pidana yang mengatur kealpaan.
- Pertanggungjawaban
Korporasi: Dalam kondisi yang ditentukan undang-undang, korporasi dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana.
- Pertanggungjawaban Individu:
Pengurus atau personel tertentu juga dapat dimintai pertanggungjawaban
apabila memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Hal ini
menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur bukan sekadar kewajiban
administratif, tetapi merupakan bagian dari tata kelola risiko hukum
perusahaan.
11. Peran Kontraktor dalam Membangun Budaya
Kepatuhan Hukum
Perusahaan
kontraktor pertambangan dan konstruksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan
seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai ruang lingkup kontrak, standar teknis,
dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Budaya
kepatuhan hukum harus dibangun sejak tahap persiapan proyek, bukan hanya ketika
terjadi kecelakaan atau pemeriksaan dari instansi berwenang.
Beberapa
penerapan yang dapat dilakukan kontraktor meliputi:
- Memastikan seluruh pekerjaan
memiliki dasar penugasan dan persetujuan yang diperlukan.
- Menggunakan tenaga kerja
sesuai kompetensi dan kualifikasi pekerjaan.
- Memastikan metode kerja
telah melalui pemeriksaan teknis.
- Menerapkan prosedur
keselamatan sebelum pekerjaan dimulai.
- Melakukan koordinasi dengan
KTT atau pihak penanggung jawab operasional tambang.
- Menyimpan seluruh dokumen
teknis dan administrasi pekerjaan.
- Melakukan evaluasi apabila
ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.
Bagi
kontraktor yang bekerja di area pertambangan, koordinasi dengan pemegang
IUP/IUPK dan pihak pengelola tambang menjadi aspek penting untuk memastikan
setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai kewenangan dan persyaratan operasional.
12. Kesimpulan
Literasi
hukum pertambangan merupakan kebutuhan penting bagi seluruh tenaga profesional
yang bekerja di industri pertambangan dan konstruksi. Staf teknik tidak cukup
hanya menguasai kemampuan desain, pengukuran, analisis, dan pengawasan
pekerjaan, tetapi juga harus memahami regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan
kegiatan operasional.
Kelalaian
dalam menjalankan prosedur, pengabaian rekomendasi teknis, manipulasi data,
serta pembiaran terhadap kondisi tidak aman dapat menimbulkan konsekuensi
serius, baik secara administratif, perdata, maupun pidana apabila memenuhi
unsur hukum yang berlaku.
Oleh
karena itu, setiap tenaga teknik perlu membangun budaya kerja yang mengutamakan
kepatuhan regulasi, integritas data, dokumentasi, keselamatan, dan tanggung
jawab profesional.
Prinsip
yang harus dipegang setiap staf teknik adalah: jangan hanya memastikan
pekerjaan selesai sesuai target, tetapi pastikan pekerjaan dilaksanakan dengan
benar, aman, terdokumentasi, dan sesuai ketentuan hukum.
PT ARRAHMAN MITRA KONTRAKTOR: Solusi Multi-Disiplin
untuk Pertambangan dan Konstruksi
PT
ARRAHMAN MITRA KONTRAKTOR siap mendukung kebutuhan jasa pertambangan,
konstruksi sipil, survei, pemetaan, investigasi geoteknik, serta layanan teknis
lainnya melalui pendekatan profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada
kualitas pekerjaan.
Dengan mengutamakan
profesionalisme, efisiensi, dan keselamatan kerja, kami siap menjadi mitra
strategis dalam mendukung keberhasilan proyek pertambangan dan konstruksi di
Indonesia.
📞 Hubungi Kami Sekarang
🌐 Website: PT Arrahman Mitra Kontraktor
📧 Email: admin.palembang@ptarrahman.com
📱 WhatsApp: +62823-7419-4501
Bangun
proyek dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. PT ARRAHMAN MITRA KONTRAKTOR
siap menjadi mitra profesional untuk mendukung efisiensi, kualitas,
keselamatan, dan keberhasilan proyek pertambangan serta konstruksi Anda.
Referensi Regulasi
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya,
terakhir melalui UU Nomor 2 Tahun 2025.
JDIH BPK+1
- Peraturan Pemerintah Nomor
96 Tahun 2021 beserta perubahannya, termasuk PP Nomor 39 Tahun 2025.
JDIH BPK+1
- Permen ESDM Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan
Pertambangan Mineral dan Batubara.
JDIH Kemenkoinfra
- Kepmen ESDM Nomor 1827
K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang
Baik, dengan memperhatikan pencabutan sebagian ketentuannya.
JDIH ESDM
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang KUHP, berlaku sejak 2 Januari 2026, beserta penyesuaiannya
melalui UU Nomor 1 Tahun 2026.
Database Peraturan | JDIH BPK+2
Catatan:
Artikel ini merupakan materi edukasi dan informasi umum, bukan pendapat atau
konsultasi hukum. Penentuan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban
seseorang harus dianalisis berdasarkan fakta kasus, ketentuan hukum yang
berlaku, serta proses pembuktian oleh aparat penegak hukum dan pengadilan.

Add a Comment