Perusahaan Kontraktor Pertambangan dan Konstruksi

Literasi Hukum Pertambangan bagi Staf Teknik: Memahami Dampak Pidana Kelalaian Prosedur dan Tanggung Jawab Profesional

Literasi Hukum Pertambangan bagi Staf Teknik: Memahami Dampak Pidana Kelalaian Prosedur dan Tanggung Jawab Profesional

Pendahuluan

Industri pertambangan merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat risiko operasional, teknis, dan keselamatan kerja yang tinggi. Setiap aktivitas pertambangan, mulai dari pembukaan lahan, pengupasan lapisan tanah penutup (overburden removal), pengeboran, peledakan, pengangkutan material, hingga reklamasi, harus dilaksanakan berdasarkan prosedur teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, perhatian terhadap aspek hukum pertambangan sering kali lebih banyak diberikan kepada manajemen perusahaan, bagian legal, dan Kepala Teknik Tambang (KTT). Padahal, staf teknik seperti mine engineer, civil engineer, surveyor, geologist, geotechnical engineer, dan pengawas lapangan juga memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai standar.

Kesalahan dalam penyusunan desain, pengabaian rekomendasi teknis, manipulasi data pengukuran, pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan, maupun pembiaran terhadap kondisi tidak aman dapat menimbulkan konsekuensi serius. Dalam kondisi tertentu, apabila memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kelalaian atau tindakan tersebut dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, literasi hukum pertambangan menjadi kompetensi penting bagi staf teknik. Pemahaman terhadap regulasi bukan hanya bertujuan menghindari sanksi, tetapi juga melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, serta menjaga profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan.

1. Mengapa Staf Teknik Harus Memahami Hukum Pertambangan?

Staf teknik merupakan bagian penting dalam proses pengambilan keputusan operasional. Rekomendasi teknis yang mereka hasilkan sering kali menjadi dasar bagi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Sebagai contoh:

  • Mine engineer bertanggung jawab menyusun desain tambang dan perencanaan produksi.
  • Surveyor bertugas menyediakan data koordinat, elevasi, volume, dan batas area kerja.
  • Geologist melakukan interpretasi kondisi geologi serta karakteristik material.
  • Geotechnical engineer mengevaluasi kestabilan lereng dan kondisi massa batuan.
  • Civil engineer merencanakan infrastruktur seperti jalan hauling, drainase, dan fasilitas tambang.
  • Pengawas lapangan memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai metode dan prosedur yang disetujui.

Setiap hasil pekerjaan tersebut memiliki konsekuensi terhadap keselamatan, lingkungan, dan kepatuhan operasional.

Sebagai ilustrasi, kesalahan dalam perhitungan geometri lereng dapat meningkatkan risiko longsor. Demikian pula, ketidaksesuaian data survei dapat menyebabkan aktivitas penggalian melewati batas desain atau area yang diizinkan.

Dengan memahami aspek hukum, staf teknik dapat mengetahui batas kewenangan, tanggung jawab profesional, serta tindakan yang harus dilakukan apabila menemukan penyimpangan prosedur.

2. Mengenal Regulasi Utama dalam Kegiatan Pertambangan Indonesia

Literasi hukum bagi staf teknik perlu dimulai dengan memahami regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

Beberapa peraturan penting yang perlu diperhatikan meliputi:

A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang ini menjadi dasar pengaturan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Ketentuannya telah mengalami beberapa perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Regulasi ini mengatur berbagai aspek, seperti perizinan, kewajiban pemegang izin, pengelolaan lingkungan, reklamasi, pascatambang, serta ketentuan pidana.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan telah mengalami perubahan, termasuk melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025.

Staf teknik perlu memahami ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha, kewajiban teknis, serta kepatuhan terhadap persetujuan dan perizinan.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010

Mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

D. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018

Mengatur pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice), termasuk aspek keselamatan pertambangan, teknis pertambangan, dan pengelolaan lingkungan.

Dalam penerapannya, staf teknik juga perlu memperhatikan perubahan dan ketentuan pelaksanaan yang lebih baru serta memastikan menggunakan regulasi yang masih berlaku.

3. Bentuk Kelalaian Prosedur yang Berpotensi Menimbulkan Masalah Hukum

Tidak semua kesalahan teknis otomatis merupakan tindak pidana. Namun, tindakan yang melanggar ketentuan hukum, mengabaikan kewajiban keselamatan, atau menimbulkan akibat yang diatur sebagai tindak pidana dapat memunculkan konsekuensi hukum.

Berikut beberapa contoh kondisi yang perlu diwaspadai.

A. Pelaksanaan Pekerjaan Tanpa Persetujuan Teknis

Pelaksanaan pekerjaan di luar area yang diizinkan, perubahan desain tanpa persetujuan yang dipersyaratkan, atau pengoperasian kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan dapat menimbulkan pelanggaran administratif maupun konsekuensi hukum lainnya.

B. Mengabaikan Rekomendasi Geoteknik

Apabila hasil kajian geoteknik menunjukkan kondisi lereng tidak stabil, rekomendasi pengendalian harus ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prosedur perusahaan.

Mengabaikan peringatan tersebut dan tetap melaksanakan pekerjaan tanpa pengendalian yang memadai dapat meningkatkan risiko kecelakaan serius.

C. Manipulasi Data Teknis

Pemalsuan data survei, perubahan hasil pengujian laboratorium, manipulasi laporan volume, atau penyampaian informasi teknis yang tidak benar dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan atau menutupi pelanggaran.

D. Mengabaikan Prosedur Keselamatan Kerja

Pekerjaan berisiko tinggi yang dilaksanakan tanpa pengendalian bahaya, izin kerja yang dipersyaratkan, atau pengawasan memadai dapat menimbulkan kecelakaan dan membuka kemungkinan pertanggungjawaban hukum sesuai unsur pelanggarannya.

E. Kelalaian dalam Pengelolaan Lingkungan

Pembuangan limbah tanpa pengelolaan yang sesuai, pengabaian sistem pengendalian air tambang, serta pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, maupun pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Memahami Perbedaan Sanksi Administratif, Perdata, dan Pidana

Salah satu hal penting dalam literasi hukum pertambangan adalah memahami bahwa setiap pelanggaran prosedur tidak selalu berujung pada hukuman pidana. Konsekuensi hukum bergantung pada jenis pelanggaran, unsur kesalahan, kewajiban hukum yang dilanggar, serta akibat yang ditimbulkan.

Secara umum, terdapat tiga bentuk konsekuensi hukum.

A. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat diberikan apabila perusahaan atau pihak yang memiliki kewajiban tertentu tidak memenuhi ketentuan perizinan maupun persyaratan teknis.

Bentuknya dapat berupa:

  • Peringatan tertulis.
  • Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan.
  • Kewajiban melakukan perbaikan atau pemenuhan persyaratan.
  • Pencabutan persetujuan atau perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata dapat muncul apabila suatu tindakan atau kelalaian menyebabkan kerugian terhadap pihak lain dan memenuhi unsur pertanggungjawaban perdata.

Contohnya adalah kerusakan fasilitas akibat pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi, kerusakan properti pihak ketiga, atau kerugian akibat pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi kesepakatan kontrak.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila tindakan seseorang atau korporasi memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pertambangan, hal ini dapat berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa izin, pemberian informasi atau laporan yang tidak benar, pelanggaran ketentuan tertentu yang memiliki ancaman pidana, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan keselamatan dan lingkungan.

Penting dipahami bahwa jabatan sebagai staf teknik tidak secara otomatis menjadikan seseorang bertanggung jawab secara pidana atas setiap kecelakaan atau pelanggaran yang terjadi di area tambang. Penentuan pertanggungjawaban harus didasarkan pada peran, kewenangan, tindakan atau pembiaran, unsur kesalahan, hubungan sebab akibat apabila disyaratkan, serta pembuktian menurut hukum.

5. Dampak Kelalaian Prosedur terhadap Tanggung Jawab Staf Teknik

Staf teknik perlu memahami bahwa setiap keputusan teknis memiliki batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Berikut beberapa ilustrasi kasus yang dapat terjadi dalam kegiatan pertambangan.

Kasus 1: Pengabaian Rekomendasi Kestabilan Lereng

Seorang geotechnical engineer menemukan indikasi pergerakan lereng berdasarkan hasil monitoring. Laporan teknis telah menyampaikan rekomendasi pembatasan aktivitas dan pemeriksaan lanjutan.

Namun, rekomendasi tersebut diabaikan dan aktivitas operasional tetap dilanjutkan tanpa pengendalian risiko yang memadai.

Apabila kemudian terjadi longsor yang menimbulkan korban jiwa atau kerusakan, tindakan dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dapat diperiksa berdasarkan kewenangan, pengetahuan, keputusan, dan unsur kesalahannya.

Kasus 2: Manipulasi Data Hasil Survei

Seorang surveyor mengubah data elevasi dan koordinat agar laporan kemajuan pekerjaan terlihat sesuai target.

Tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi aktual dan laporan teknis. Apabila perubahan dilakukan secara sengaja untuk menyesatkan atau memenuhi unsur tindak pidana tertentu, pelakunya dapat menghadapi konsekuensi hukum.

Kasus 3: Pekerjaan Tanpa Prosedur Keselamatan

Pengawas lapangan mengetahui bahwa pekerjaan pengangkatan material menggunakan crane belum memenuhi persyaratan keselamatan, tetapi tetap mengizinkan pekerjaan berlangsung.

Jika terjadi kecelakaan, proses pemeriksaan dapat mencakup pihak yang memberikan izin, pelaksana pekerjaan, pengawas, serta pihak lain yang memiliki kewajiban pengendalian risiko.

Kasus 4: Ketidaksesuaian Pengelolaan Air Tambang

Staf teknik mengetahui bahwa sistem drainase dan kolam pengendapan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi tidak menyampaikan laporan atau tidak melakukan eskalasi sesuai kewenangannya.

Apabila kondisi tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan, tanggung jawab hukum dapat diperiksa berdasarkan peran masing-masing pihak dan ketentuan lingkungan hidup maupun pertambangan yang relevan.

Ilustrasi di atas menunjukkan pentingnya dokumentasi teknis, pelaporan kondisi tidak aman, dan kepatuhan terhadap prosedur kerja.

6. Tanggung Jawab Kepala Teknik Tambang dan Staf Teknik

Dalam sistem pertambangan Indonesia, Kepala Teknik Tambang (KTT) memiliki kedudukan penting dalam pengelolaan aspek teknis dan keselamatan pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab KTT. Seluruh personel yang terlibat harus menjalankan tugas berdasarkan kompetensi, kewenangan, dan prosedur yang ditetapkan.

Pembagian tanggung jawab secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Jabatan

Fokus Tanggung Jawab

Kepala Teknik Tambang

Pengelolaan teknis dan keselamatan pertambangan sesuai kewenangan

Mine Engineer

Perencanaan dan desain tambang

Geotechnical Engineer

Evaluasi dan pemantauan kestabilan lereng

Surveyor

Akurasi data koordinat, elevasi, dan pengukuran

Geologist

Pengumpulan dan interpretasi data geologi

Civil Engineer

Perencanaan dan pengawasan infrastruktur

Pengawas Lapangan

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai prosedur

Petugas K3

Pengawasan dan pengendalian aspek keselamatan sesuai tugasnya

Pembagian tersebut merupakan gambaran fungsi pekerjaan, bukan penetapan otomatis mengenai siapa yang bertanggung jawab secara pidana.

Setiap staf teknik harus memahami batas kewenangannya. Apabila menemukan kondisi yang berada di luar kompetensi atau kewenangannya, tindakan yang tepat adalah menyampaikan informasi kepada atasan atau pejabat teknis yang berwenang.

7. Pentingnya Dokumentasi sebagai Perlindungan Profesional

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam pengendalian pekerjaan dan pembuktian bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan prosedur.

Dalam kegiatan pertambangan dan konstruksi, dokumen teknis dapat menjadi catatan mengenai kondisi lapangan, rekomendasi teknis, keputusan pekerjaan, serta tindakan pengendalian risiko.

Beberapa dokumen yang perlu dikelola dengan baik antara lain:

  1. Standard Operating Procedure (SOP): Pedoman pelaksanaan pekerjaan sesuai standar perusahaan.
  2. Job Safety Analysis (JSA): Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko sebelum pekerjaan dimulai.
  3. Permit to Work (PTW): Persetujuan pekerjaan tertentu sesuai persyaratan keselamatan.
  4. Laporan Inspeksi: Catatan hasil pemeriksaan kondisi peralatan, area kerja, dan fasilitas.
  5. Laporan Monitoring Geoteknik: Dokumentasi kondisi lereng dan indikasi pergerakan tanah.
  6. Laporan Survei: Data koordinat, elevasi, volume, dan hasil pengukuran lapangan.
  7. Berita Acara Pekerjaan: Bukti pelaksanaan dan penerimaan hasil pekerjaan.
  8. Laporan Ketidaksesuaian (NCR): Catatan penyimpangan terhadap spesifikasi atau prosedur.
  9. Laporan Insiden dan Near Miss: Dokumentasi kejadian serta tindakan perbaikan dan pencegahan.

Dokumentasi harus dibuat secara aktual, objektif, dan dapat ditelusuri. Dokumen yang dibuat setelah kejadian dengan tujuan mengubah fakta justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru.

8. Strategi Meningkatkan Literasi Hukum bagi Staf Teknik

Perusahaan pertambangan dan kontraktor perlu mengintegrasikan pemahaman hukum ke dalam program pengembangan kompetensi karyawan.

Beberapa langkah yang dapat diterapkan adalah:

1. Pelatihan Regulasi Pertambangan

Memberikan pemahaman mengenai UU Minerba, peraturan pelaksanaan, kaidah teknik pertambangan yang baik, serta ketentuan keselamatan dan lingkungan.

2. Sosialisasi Tanggung Jawab Jabatan

Setiap staf perlu mengetahui uraian tugas, batas kewenangan, tanggung jawab pengawasan, dan jalur pelaporan.

3. Simulasi Kasus Hukum

Menggunakan studi kasus kecelakaan tambang, longsor, pelanggaran prosedur, dan ketidaksesuaian laporan untuk melatih kemampuan analisis.

4. Peningkatan Kompetensi Teknis

Memastikan personel memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan, termasuk kemampuan membaca desain, memahami spesifikasi, dan melakukan inspeksi.

5. Penerapan Stop Work Authority

Memberikan pemahaman bahwa pekerjaan yang memiliki kondisi tidak aman harus dihentikan atau ditunda melalui mekanisme yang berlaku sampai risiko dikendalikan.

6. Audit Kepatuhan Internal

Melakukan pemeriksaan berkala terhadap kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan SOP, dokumen teknis, dan ketentuan peraturan.

9. Checklist Kepatuhan Hukum bagi Staf Teknik di Lapangan

Sebelum dan selama melaksanakan pekerjaan, staf teknik dapat menggunakan checklist sederhana berikut sebagai bagian dari pengendalian kepatuhan.

No.

Pemeriksaan

Status

1

Memahami SOP dan metode kerja

☐

2

Memastikan pekerjaan sesuai desain yang disetujui

☐

3

Memeriksa izin kerja apabila dipersyaratkan

☐

4

Memastikan JSA dan pengendalian risiko tersedia

☐

5

Memastikan personel memiliki kompetensi yang sesuai

☐

6

Memeriksa kondisi peralatan kerja

☐

7

Melaporkan kondisi tidak aman dan penyimpangan

☐

8

Mendokumentasikan hasil pekerjaan secara aktual

☐

9

Memastikan rekomendasi teknis ditindaklanjuti

☐

10

Melakukan eskalasi apabila terdapat pelanggaran prosedur

☐

Checklist ini merupakan alat bantu pengendalian internal dan tidak menggantikan kewajiban hukum, prosedur perusahaan, maupun persyaratan khusus dalam peraturan pertambangan.

10. Perkembangan Hukum Pidana dan Implikasinya bagi Industri Pertambangan

Staf teknik juga perlu memperhatikan perkembangan hukum pidana nasional. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku.

Perkembangan ini penting karena pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana, kesengajaan, kealpaan, dan pertanggungjawaban korporasi menjadi bagian dari penilaian hukum terhadap suatu peristiwa.

Dalam lingkungan pertambangan, terdapat beberapa prinsip yang perlu dipahami:

  • Prinsip Kesalahan: Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan unsur kesalahan sesuai ketentuan hukum.
  • Prinsip Kealpaan: Kelalaian dapat memiliki konsekuensi pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan tindak pidana yang mengatur kealpaan.
  • Pertanggungjawaban Korporasi: Dalam kondisi yang ditentukan undang-undang, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
  • Pertanggungjawaban Individu: Pengurus atau personel tertentu juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari tata kelola risiko hukum perusahaan.

11. Peran Kontraktor dalam Membangun Budaya Kepatuhan Hukum

Perusahaan kontraktor pertambangan dan konstruksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai ruang lingkup kontrak, standar teknis, dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Budaya kepatuhan hukum harus dibangun sejak tahap persiapan proyek, bukan hanya ketika terjadi kecelakaan atau pemeriksaan dari instansi berwenang.

Beberapa penerapan yang dapat dilakukan kontraktor meliputi:

  1. Memastikan seluruh pekerjaan memiliki dasar penugasan dan persetujuan yang diperlukan.
  2. Menggunakan tenaga kerja sesuai kompetensi dan kualifikasi pekerjaan.
  3. Memastikan metode kerja telah melalui pemeriksaan teknis.
  4. Menerapkan prosedur keselamatan sebelum pekerjaan dimulai.
  5. Melakukan koordinasi dengan KTT atau pihak penanggung jawab operasional tambang.
  6. Menyimpan seluruh dokumen teknis dan administrasi pekerjaan.
  7. Melakukan evaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.

Bagi kontraktor yang bekerja di area pertambangan, koordinasi dengan pemegang IUP/IUPK dan pihak pengelola tambang menjadi aspek penting untuk memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai kewenangan dan persyaratan operasional.

12. Kesimpulan

Literasi hukum pertambangan merupakan kebutuhan penting bagi seluruh tenaga profesional yang bekerja di industri pertambangan dan konstruksi. Staf teknik tidak cukup hanya menguasai kemampuan desain, pengukuran, analisis, dan pengawasan pekerjaan, tetapi juga harus memahami regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional.

Kelalaian dalam menjalankan prosedur, pengabaian rekomendasi teknis, manipulasi data, serta pembiaran terhadap kondisi tidak aman dapat menimbulkan konsekuensi serius, baik secara administratif, perdata, maupun pidana apabila memenuhi unsur hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, setiap tenaga teknik perlu membangun budaya kerja yang mengutamakan kepatuhan regulasi, integritas data, dokumentasi, keselamatan, dan tanggung jawab profesional.

Prinsip yang harus dipegang setiap staf teknik adalah: jangan hanya memastikan pekerjaan selesai sesuai target, tetapi pastikan pekerjaan dilaksanakan dengan benar, aman, terdokumentasi, dan sesuai ketentuan hukum.

PT ARRAHMAN MITRA KONTRAKTOR: Solusi Multi-Disiplin untuk Pertambangan dan Konstruksi

PT ARRAHMAN MITRA KONTRAKTOR siap mendukung kebutuhan jasa pertambangan, konstruksi sipil, survei, pemetaan, investigasi geoteknik, serta layanan teknis lainnya melalui pendekatan profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kualitas pekerjaan.

Dengan mengutamakan profesionalisme, efisiensi, dan keselamatan kerja, kami siap menjadi mitra strategis dalam mendukung keberhasilan proyek pertambangan dan konstruksi di Indonesia.

📞 Hubungi Kami Sekarang

🌐 Website: PT Arrahman Mitra Kontraktor

📧 Email: admin.palembang@ptarrahman.com

📱 WhatsApp: +62823-7419-4501

Bangun proyek dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. PT ARRAHMAN MITRA KONTRAKTOR siap menjadi mitra profesional untuk mendukung efisiensi, kualitas, keselamatan, dan keberhasilan proyek pertambangan serta konstruksi Anda.

Referensi Regulasi

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, terakhir melalui UU Nomor 2 Tahun 2025.

JDIH BPK+1

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 beserta perubahannya, termasuk PP Nomor 39 Tahun 2025.

JDIH BPK+1

  1. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

JDIH Kemenkoinfra

  1. Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, dengan memperhatikan pencabutan sebagian ketentuannya.

JDIH ESDM

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berlaku sejak 2 Januari 2026, beserta penyesuaiannya melalui UU Nomor 1 Tahun 2026.

Database Peraturan | JDIH BPK+2

Catatan: Artikel ini merupakan materi edukasi dan informasi umum, bukan pendapat atau konsultasi hukum. Penentuan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban seseorang harus dianalisis berdasarkan fakta kasus, ketentuan hukum yang berlaku, serta proses pembuktian oleh aparat penegak hukum dan pengadilan.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *